Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Lampung sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menjadi proyek percontohan perhutanan sosial. Tapi, faktanya, kendala implementasi perhutanan sosial di Lampung bukan cuma soal pendanaan tapi juga ancaman konflik antara manusia dan satwa yang masih terus terjadi.
(Lontar.co): Hari itu, matahari sudah terlihat lamat-lamat mulai tenggelam di arah barat, Amir bergegas memacu sepeda motornya di jalan yang bersisian dengan tebing di Pekon Tigajaya, Sekincau, Lampung Barat.
Hari yang mulai petang, membuat keadaan di sekitar sedikit mulai gelap, tapi mata Amir masih awas, ia juga membonceng Ardi, putranya. Ia fokus meniti jalan.
Tiba-tiba dari arah kanannya, ia melihat sesosok harimau berukuran sebesar anak kerbau yang turun dari atas bukit sedang mengejarnya. Tapi, ia terlambat sadar, karena jarak harimau sudah amat dekat.
Ia tak bisa menghindar lagi, saat harimau itu dengan buas langsung menerkamnya. Amir dan anaknya terjatuh, harimau itu terperosok ke dalam jurang di sisi kiri mereka.
Amir segera bangkit dan pergi, dengan kepala dan tubuh yang penuh luka akibat dicakar dan gigitan harimau.
…
Sepekan sebelumnya (29/8/2025), dengan wajah yang sumringah, di ruangan Hotel Grand Mercure yang sejuk, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni bersemangat menabuh talu setelah penandatanganan nota kesepahaman nilai ekonomi karbon (NEK) perhutanan sosial dengan Otoritas Jasa Keuangan. Di situ, Lampung dijadikan sebagai pilot projectnya.
“Perhutanan sosial bukan hanya soal menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui akses permodalan yang berkelanjutan,” kata Raja Juli bersemangat.
Perhutanan Sosial di Lampung
Masih dengan gayanya yang santai saat memberikan sambutan, Raja Juli menyebut akses pengelolaan hutan kawasan di Lampung sejauh ini sudah diberikan untuk sebanyak 94.866 kepala keluarga dengan total pengelolaan kawasan hutan seluas 209.395, 99 hektar yang tersebar di sejumlah hutan kawasan di Lampung termasuk di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
Ia menganggap Lampung sudah lebih dulu siap dan berhasil dalam pengelolaan hutan kawasan sebagai perhutanan sosial.
Jika merujuk data Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XX Bandar Lampung total luas kawasan hutan di Provinsi Lampung 948.641 hektare atau 28,1% dari total wilayah provinsi.
Total luas kawasan hutan di Lampung ini mengalami penyusutan dalam 25 tahun terakhir, karena dalam SK Menhutbun No.256/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah 1.004.735 hektar, atau menyusut hingga 56.094 hektar, dengan rata-rata aktivitas perambahan hutan tiap tahun hingga 2 ribu hektar lebih sejak dari tahun 2000 lalu, kebanyakan aktivitas perambahan dilakukan terhadap hutan konservasi dan hutan lindung, yang masuk dalam area perlindungan sebagai habitasi satwa dan perlindungan ekosistem penting kawasan hutan.
Tapi, bukannya terus mengupayakan proses rehabilitasi terhadap luas areal hutan itu, Raja Juli justru menitikberatkan masalah pengelolaan perhutanan sosial hanya pada masalah permodalan.
Belakangan pula, akses permodalan yang dikejar Raja Juli dalam pengelolaan perhutanan sosial ini sebagai bagian dari mengejar pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Ia juga mengiming-imingi produk turunan dari pengelolaan perhutanan sosial melalui Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sebagai imbal dari pengelolaan hutan yang sesuai dengan praktek perhutanan lestari.
Konflik Manusia dan Satwa
Saat menyampaikan iming-iming nilai ekonomi dari pengelolaan perhutanan sosial itu, Raja Juli seperti menafikan konflik antara manusia dan satwa yang terus terjadi di hutan kawasan yang ada di Lampung.
Padahal, dalam dua tahun terakhir setidaknya terjadi 10 kasus serangan hewan buas kepada manusia, utamanya para petani penggarap, yang tujuh diantaranya harus meninggal dunia.
Seperti yang dialami Amir. Para petani penggarap kawasan hutan di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS) kini hidup dalam bayang-bayang serangan harimau.
Bukan hanya harimau, konflik antara manusia dengan satwa liar terjadi di Lampung Timur, Lampung Barat, Pesisir Barat, Tanggamus hingga Way Kanan adalah masalah-masalah serius yang hari ini harus dihadapi oleh para petani.
Di Tanggamus, Lampung Barat hingga Pesisir Barat, kasus serangan harimau kerap kali terjadi.
Tiga tahun ke belakang, kasus serangan harimau ke manusia di tiga kabupaten ini cenderung fluktuatif. Namun, intensitasnya makin tinggi sejak dua tahun terakhir, selama itu, tujuh orang warga meninggal dunia.
Selain harimau, tiga daerah ini juga seringkali didera konflik dengan kawanan gajah liar yang kerap kali merangsek ke perkebunan hingga pemukiman.
Kasus serangan gajah yang serupa juga terjadi di Lampung Timur, konflik warga dan gajah liar dari kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) adalah konflik menahun yang terus dialami para petani.
Selain menyerang lahan perkebunan, kawanan gajah juga merusak pemukiman warga hingga memakan korban jiwa.
Di Way Kanan, konflik satwa dan manusia juga terjadi. Pada, Juni 2025 lalu, kasus serangan beruang yang diduga berasal dari hutan register 44 menewaskan seorang lansia di kebun kopi miliknya.
Berbagai kasus serangan hewan buas itu seharusnya menjadi evaluasi serius oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk Pemerintah Provinsi Lampung yang terkesan mengabaikan ancaman konflik manusia dan satwa yang tak akan pernah berkesudahan ini.
Satwa-satwa liar itu kini, bukan hanya mengancam nyawa tapi juga merusak kawasan pemukiman hingga areal perkebunan warga.
Sebabnya, degradasi habitat satwa liar akibat aksi ekspansif manusia hingga terjadinya fragmentasi hutan, memaksa satwa liar kemudian keluar dari habitatnya kemudian terjadi persaingan sumber daya yang memicu kerusakan hingga menimbulkan korban jiwa.
Pasca serangan harimau terhadap Amir itu, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Yuni bahkan memberi imbauan kepada warga untuk tak beraktivitas di kebun demi keselamatan.
Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika saat berdialog dengan warga Suoh, menilai konflik manusia dan satwa liar harus dilihat dari sudut pandang kelestarian lingkungan.
Ia melihat manusia punya kecenderungan untuk merusak alam demi pemenuhan kebutuhan, meskipun itu hanya dijadikan alasan untuk membenarkan perusakan alam tersebut.
Karenanya, amat wajar jika kemudian konflik manusia dan satwa terjadi karena mangsa satwa di dalam hutan telah habis,”dari sini bisa kita lihat, siapa yang sebenarnya lebih sadis,” tutur Helmy.
Pernyataan Helmy itu makin kuat mana kala melihat kondisi kawasan hutan di Lampung yang makin memprihatinkan.
Data yang dihimpun dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menyebutkan, sampai dengan 2019 lalu, kerusakan hutan di Lampung mencapai 375.928 hektar dari total luas 1.004.735 hektar, atau setara dengan 37,42 persen dari total keseluruhan hutan yang ada.
Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri membeberkan faktor penyebab degradasi hutan didominasi pendudukan hutan secara ilegal dan konversi kawasan hutan menjadi hutan produksi yang dikelola oleh perusahaan.
Dari total 12 hutan kawasan di Lampung, hampir semuanya sudah dikuasai oleh warga dan perusahan, yang dikelola untuk pemukiman, perkebunan hingga hutan produksi.
Kerusakan hutan yang terus terjadi ini, berdampak secara serius terhadap kelangsungan ekosistem dan hilangnya tutupan pohon secara masif hingga hutan tak lagi memiliki kemampuan menyerap air yang kemudian memicu bencana.
Sedangkan dampak terhadap satwa adalah hilangnya sumber pangan di habitat asli mereka yang kemudian memaksa satwa-satwa ini merangsek ke pemukiman dan perkebunan.
Kesehatan Ekosistem Hutan sebagai Hal yang Mutlak
Karenanya, Guru Besar Bidang Kesehatan Hutan Unila, Prof. Rahmat Safe’i menekankan pentingnya kesehatan ekosistem hutan agar pengelolaan hutan bisa lebih lestari.
“Kesehatan hutan memiliki makna berbeda sesuai perspektifnya. Dari sisi utilitarian, fokusnya pada pencapaian tujuan pengelolaan. Sementara perspektif ekologi menekankan pada upaya mempertahankan struktur dan proses alami hutan,” jelas Rahmat Safe’i saat menyampaikan orasi ilmiahnya di Unila (17/9/2025).
Apalagi, katanya, kondisi hutan di Lampung, lebih dari 80 persen kawasan hutan telah beralih fungsi untuk kepentingan manusia.
Husein, petani penggarap yang lahannya beririsan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) kepada Lontar mengaku, bukan modal yang dibutuhkan petani saat ini, tapi kepastian rasa aman saat berkebun menjadi hal yang mutlak mereka butuhkan saat ini.
“Bagaimana mau berkebun, kalau tiap hari was-was di serang harimau,” ujarnya.
Perhutanan sosial melalui model pengelolaan sistem agroforestri memang dianggap mampu menjaga kelestarian lingkungan hutan, tapi dengan kondisi hutan yang sudah semakin rusak saat ini, justru juga menjadi ancaman serius bagi warga untuk tetap mengelola hutan di tengah ancaman satwa liar yang bisa terjadi kapan saja.
