Alhamdulillah, kinerja ekonomi Provinsi Lampung masih tetap tumbuh terjaga sampai akhir Mei 2025. Pencapaian 100 hari kerja Gubernur pun berhasil dilaksanakan dengan baik khususnya pada sektor-sektor prioritas, seperti perbaikan sejumlah ruas jalan dan hilirisasi di sektor pertanian.
Berikutnya, dan ini biasa terjadi, yakni provinsi ini harus bersiap menghadapi perubahan iklim dari musim penghujan ke musim kering.
Meski belum ada informasi resmi terkait mulainya musim kemarau, pemerintah daerah sebaiknya mulai menyusun rencana kerja yang efektif untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang pasti akan terjadi.
Selain itu, penting pula untuk terus mewaspadai ancaman banjir yang sewaktu-waku masih mungkin terjadi oleh sebah penanganannya belum sepenuhnya berhasil ditangani.
Penting untuk diketahui bahwa kondisi makro ekonomi Provinsi Lampung sepanjang Triwulan I 2025 tercatat tumbuh terjaga dengan baik. PDRB Lampung pada periode ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi se-Sumatera, yaitu 5,47% (yoy).
Persentase ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional 4,87% (yoy) dan regional Sumatera 4,85% (yoy).
Lampung berhasil memberikan konstribusi besar terhadap aksi pemulihan ekonomi nasional yang disokong oleh sektor Lapangan Usaha Jasa Lainnya (tumbuh 9,66% yoy) dan kinerja ekspor (tumbuh 12,96% yoy) yang terus membaik.
Neraca Perdagangan Lampung pada Maret 2025 juga tercatat surplus sebesar US$412,09 juta. Namun perdagangan internasional Lampung masih menghadapi tantangan penerapan tarif resiprokal 32% Amerika Serikat. Terkait tarif masuk ini tinggal menunggu alarm yang dipencet oleh Presiden Trump.
Tantangan lain yang diprediksi terjadi adalah turunnya harga komoditas global yang menjadi unggulan ekspor Lampung, seperti CPO dan kopi.
Ke dalam (regional), Pemprov Lampung mutlak mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi/deflasi akibat pergerakan indeks harga barang-barang.
Hingga 30 April 2025, Provinsi Lampung mengalami inflasi 2,80% (yoy) dan 1,19% (mtm).
Pemerintah Provinsi Lampung harus terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan dan efisien.
Maksimalisasi pendapatan adalah keharusan demi menstabilkan cashflow yang selalu rawan selama semester pertama. Sekaligus untuk memastikan ‘dompet’ Pemprov Lampung tebal sehingga memiliki kemandirian fiskal.
Pemerintah Provinsi Lampung melalui OPD terkait perlu segera menyusun rencana aksi mitigasi untuk menghadapi musim kering yang dapat mengancam di sisi produksi pertanian.
Sebagai catatan terakhir, Pemprov Lampung perlu mencermati pergerakan harga jagung yang kini sudah berada di pintu panen raya. Petani jagung di daerah ini sangat berharap harga jagung bisa menikmati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500/kg.(*)
