Ada lebih dari 100 juta data penduduk Indonesia yang bocor sejak tahun 2020-2025. Sudahlah bobol dimana-mana, masih pula mau diserahkan ke Amerika, yang pengelolaan keamanan datanya juga riskan.
(Lontar.co): Veri (40) warga Kemiling, masih ingat benar kasus yang menurutnya aneh, yang ia alami tujuh bulan lalu.
Saat itu, ia dihubungi oleh seseorang yang mengaku petugas dari Dirjen Pajak, dan menyebut datanya telah dibobol sembari membeber secara detail NIK, NPWP, alamat, nama lengkap, email hingga nama ibu kandungnya.
Ia hampir terjebak kala itu, jika saja ia tak langsung sadar,”saya curiga dia ngaku orang Dirjen Pajak, tapi kok ngehubunginnya hari Sabtu, padahal hari kerja cuma sampai Jumat,” tutur Veri.
Mulai sadar dengan kejanggalan itu, segera saja ia blokir nomor whatsapp mencurigakan itu,”ngeri,” ujarnya.
Yang masih jadi pikirannya, bagaimana mungkin data penting yang ia miliki bisa diketahui dengan mudah oleh pelaku dengan amat detail,”sampai nama ibu kandung saya saja dia (pelaku) tau”.
Selain Veri, ada pula Irwansyah, pekerja swasta di salah satu perusahaan besar di Bandarlampung ini, yang pada Februari 2025 lalu harus kebobolan uang puluhan juta rupiah di tabungannya hanya dalam hitungan menit.
“Waktu itu, ada pesan whatsapp masuk, isinya surat undangan pernikahan, saya pikir dari teman atau kenalan, nggak sengaja saya klik, saya pikir undangan digital biasa, ternyata itu malware, tiba-tiba handphone sempat tak bisa digunakan hampir 15 menit,” ujarnya.
Setelah mulai bisa aktif kembali, Irwansyah mulai curiga ketika ada notifikasi transfer uang sukses dari tabungan mobile banking miliknya, jumlahnya Rp56 juta. Ia kaget dan segera menghubungi bank tapi dua minggu menunggu hasilnya sia-sia,”padahal uang itu rencananya buat ngelunasin rumah”.
Kasus Kebocoran Data di Indonesia
Veri dan Irwansyah hanya satu dari sekian banyak korban kebocoran data tak hanya di Lampung, tapi juga Indonesia.
Di penghujung 2024 lalu, sebanyak 6 juta data penduduk Indonesia termasuk milik Jokowi, Gibran Rakabuming, Sri Mulyani hingga Airlangga Hartarto dijual seharga Rp150 juta.
Jutaan data yang dijual di situs web Breach Forums itu diunggah oleh akun Bjorka. Isi data lengkap mulai dari NIK, NPWP, alamat, nomor kontak telepon seluler, dan e-mail.
Indikasi kebocoran data kemudian mengarah pada Dirjen Pajak, tapi DJP menyangkal sumber kebocoran berasal dari instansi mereka.
Faktanya, setelah ditelusuri, data-data itu memang mengarah pada sumber data yang memang menjadi kebutuhan informasi tiap wajib pajak.
Sepanjang 2019-2024 ada ratusan juta data penduduk Indonesia diperjualbelikan di forum-forum hacker.
Tahun 2019, sebuah grup Dream Market Official mengunggah transaksi penjualan ratusan ribu data NIK dan KK penduduk Indonesia. Masih di tahun yang sama, data KTP dan paspor penumpang Malindo Air dan Thai Lion Air yang jumlahnya 21 juta juga bocor dan dijual bebas di forum jual beli.
Tahun 2020, data 230 ribu masyarakat yang terkait dengan kasus Covid-19 juga dibobol peretas dan dijual di situs RaidForums. Ada pula, sebanyak 2,3 juta data pemilih milik KPU diretas dan dijual.
Selanjutnya, salah satu platform fintech juga melaporkan 2,9 juta data penting penggunanya dibobol peretas.
Beralih ke tahun 2021, data 279 juta keanggotaan BPJS Kesehatan bocor, kemudian pada Agustus 2021, situs VPN Mentor melaporkan kebocoran 1,3 juta data penduduk yang ada dalam Kartu Kewaspadaan Kesehatan diretas.
Tak hanya itu, data penduduk yang ada di institusi keamanan Polri juga diretas oleh hacker yang mengaku berasal dari Brasil yang berhasil membobol 28 ribu akun yang memuat berbagai data pribadi penting.
Tahun 2022, akun hacker @loliyta mengaku telah meretas 17 juta data pelanggan PLN di Indonesia yang kemudian dijual di situs Breached.to.
Saat yang sama pula, akun @bjorka juga mengaku memiliki 105 juta data kependudukan terbaru dari KPU. Kemudian, Pertamina melaporkan kebocoran data pengguna pada platform aplikasi MyPertamina yang sukses dibobol akun Bjorka untuk mengakses data vital 44 juta pengguna platform.
Di tahun 2023, lagi-lagi akun Bjorka membocorkan sebanyak 19,5 juta data pengguna BPJS Ketenagakerjaan, dijual seharga Rp153 juta di forum-forum ilegal.
Kemudian, organisasi hacker internasional, LockBit juga menyebar 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia hasil enkripsi mereka di situs dark web termasuk 1,5 terabyte data internal penting milik bank syariah itu.
Selanutnya, di tahun 2024, serangan ransomware Lockbit 3.0 sukses melumpuhkan server Pusat Data Nasional, banyak layanan kepada publik terganggu saat itu.
Kemudian, terakhir data milik 4,7 juta Aparatur Sipil Negara mulai dari NIK hingga NIP yang bersumber dari Satu Data ASN milik Badan Kepegawaian Negara juga bobol.
Indonesia Negara Tertinggi Kasus Kebocoran Data
Jika melihat laporan dari Surfshark tahun 2024 lalu, Indonesia berada di urutan ke delapan sebagai negara di dunia yang paling banyak kasus kebocoran data dengan 94,22 juta akun yang dibobol sepanjang Januari 2020 hingga Januari 2024.
Itu data lama, jumlahnya bahkan bisa diperkirakan lebih dari itu, kebocoran data bisa melalui aktivitas peretasan, permainan oknum di institusi pengelola data hingga lemahnya pengelolaan data vital penduduk Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi menyebut sejak dari November 2024 sampai Juni 2025, Indonesia Anti Scam Center (IASC) menginventarisir total kerugian hingga Rp3,4 triliun dari berbagai aktivitas kejahatan yang terkait dengan kebocoran data.
Sepanjang tujuh bulan terakhir pada rentang akhir 2024 hingga pertengahan 2025 itu pula, IASC telah memblokir 57 ribu rekening terkait aktivitas kejahatan di sektor perbankan dan menerima sebanyak 166.258 laporan yang terindikasi kejahatan skimming, scamming hingga phising.
Transfer Data Pribadi ke Amerika
Di tengah sengkarut buruknya pengelolaan data oleh sejumlah institusi negeri, keadaan makin runyam mana kala pemerintah RI sepakat untuk melakukan transfer data pribadi warga negara Indonesia ke Amerika.
Padahal masalah perlindungan data privasi di Indonesia saja belum selesai, tapi tindakan ugal-ugalan menyerahkan data pribadi rakyat Indonesia ke bangsa asing dilakukan dengan sukarela, hanya demi tarif resiprokal.
Pengamat digital sekaligus penderiri Indonesia Cyber Securitu Forum, Ardi Sutedja bahkan menyebut tindakan penyerahan data pribadi itu sebagai hal yang ironi, apalagi Amerika belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur tentang perlindungan data privasi secara komprehensif.
“Tim negosiator (tarif) tidak membaca hal ini, informasi itu (data pribadi) sangat sensitif tapi dibuat transparan,” kata Ardi Sutedja dikutip dari BBC Indonesia.
Apalagi, Surfshark juga melansir urutan negara dengan kasus kebocoran terdata terbesar di dunia, yang menempatkan Amerika Serikat sebagai negara terbesar pertama dalam hal kebocoran data, dengan jumlah kebocoran data hingga 3 miliar akun email, bahkan prediksi Surfshark juga menyebut ada lebih dari 12,5 miliar data pribadi sensitif warga Amerika dibobol peretas.
Izin Penggunaan Data Pribadi Harus Dilakukan Secara Personal
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi secara tegas mengundangkan bahwa pemerintah bertindak sebagai pengendali wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data pribadi rakyatnya.
Selain itu, beleid ini juga secara tegas menyebut bahwa pengendali data pribadi dilakukan atas orang per orang sebagai pemilik data, ini menyangkut juga izin penggunaan dan pemberian data pribadi kepada pihak lain.
Dengan demikian, proses transfer data pribadi rakyat Indonesia kepada Amerika menyalahi ketentuan undang-undang karena proses transfer tak melalui persetujuan apapun kepada rakyat.
Namun, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto kepada wartawan berdalih bahwa persetujuan pemberian data pribadi oleh orang per orang bahkan sudah dilakukan dan dibagikan secara sukarela oleh pemilik data saat mendaftar di suatu platform.
“Saat daftar di Google atau di e-commerce atau yang lainnya, data pribadi itu sudah diserahkan oleh masyarakat kepada platform secara sukarela dan diunggah sendiri oleh masyarakat, data-data ini adalah data pribadi,” kelit Airlangga.
Segendang dengan Airlangga, Menkomdigi, Meutya Hafid yang memiliki otoritas penuh terhadap pengelolaan data juga berdalih dengan jawaban yang sama, ia bahkan berani menjamin bahwa transfer data itu dibenarkan secara hukum.
Kepada Tempo, Executive Director Indonesia Information and Communication Technology (ICT), Heru Sutadi bahkan menggambarkan data pribadi rakyat Indonesia ibarat rumah kaca yang bisa dilihat dengan jelas dan amat transparan.
Dan, bukan tidak mungkin kasus-kasus scamming, skimming hingga phising seperti yang dialami Veri dan Irwansyah di Bandarlampung akan juga dialami oleh banyak warga lain seiring dengan penyerahan data pribadi rakyat Indonesia ke Amerika.
Sedangkan saat masih dikelola oleh pemerintah saja, data dan uang milik Irwansyah masih bisa dibobol, apalagi dilakukan dengan metode sharing partner dengan Amerika dimana kebanyakan hacker bermukim di sana.
“Padahal, saya nabung selama hampir dua tahun, hidup irit-irit biar bisa ngelunasin KPR rumah, tapi malah dibobol,” kata Irwansyah sedih.
