Euforia bendera One Piece menggema dimana-mana, termasuk di Lampung. Menjadi sebuah model baru perlawanan senyap rakyat, sebagai bentuk kekecewaan kepada mereka yang seharusnya bertindak sebagai pelayan rakyat.
(Lontar.co): Hari masih pagi benar, tapi suara pengumuman dari pengeras suara salah satu masjid di daerah Tanjungkarang Timur itu sudah terdengar kemana-mana.
Ada penekanan di pengumuman itu, bahkan diulang hingga tiga kali,”hanya diperkenankan untuk memasang Bendera Merah Putih saja sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025”.
Reaksi Berlebihan
Yang lucu justru Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana dan Sekprov Lampung Marindo Kurniawan yang menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap maraknya pengibaran bendera One Piece, mereka seperti kurang paham betul tentang sikap dan makna kebebasan berekspresi.
Di Bandarlampung, Eva menganggap pengibaran bendera One Piece sebagai upaya untuk membuat Kota Bandarlampung terkesan tidak aman.
“Jangan sampai di Bandarlampung ada yang yang mengibarkan bendera (One Piece) tersebut, demi kebaikan apapun bentuknya,” kata Eva.
Sedangkan, Marindo menyebut upaya pengibaran bendera One Piece sebagai upaya pengingkaran terhadap bendera merah putih. Terasa janggal, karena justru Marindo sendiri yang membandingkan bendera One Piece dan Merah Putih, sebagai instrumen yang sama dan sejajar.
Penting diketahui, mereka-mereka bukan sedang ingin mengkhianati Merah Putih dengan mengibarkan bendera One Piece, tapi lebih kepada ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, yang lebih mirip bajak laut. Lampung juga kan bagian dari wilayah Indonesia.
Faktanya, ucapan para pemerintah di kota maupun di provinsi tak selamanya didengar oleh kebanyakan warga di Bandarlampung, beberapa daerah tetap memasang bendera One Piece meski berukuran kecil atau sembunyi-sembunyi, utamanya oleh milenial.
Di fasilitas umum, di kendaraan-kendaraan, mulai dari kendaran pribadi, angkutan umum hingga truk pengangkut tinja, bendera One Piece tetap berkibar.
“Yang punya mobil saya, mau saya pasang bendera One Piece, mau nggak juga, itu urusan saya,” kata Heri, yang memasang bendera One Piece kecil di bagian belakang kendaraannya.
Sikap pemkot dan pemprov yang bereaksi terhadap bendera One Piece juga dianggap berlebihan sekaligus ekspresi kepanikan pemerintah.
Kepala Divisi Advokasi LBH Bandarlampung, Prabowo Pamungkas bahkan melihat sikap pemerintah ini sebagai cermin dari wajah kekuasaan yang cenderung otoritarian.
Menurutnya, tak ideal jika pemerintah mengaitkan bendera One Piece dengan semangat kebangsaan, apalagi dibandingkan dengan bendera Merah Putih, karena pemerintah dianggap gagal membaca makna simbolik melalui ekspresi langsung yang ditunjukan oleh rakyat.
“Bendera One Piece adalah simbol keresahan terhadap situasi sosial yang tak menentu seperti saat ini. Bendera One Piece adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan serta kekuasaan yang menindas,” kata Prabowo Pamungkas kepada wartawan.
Lebih jauh, Prabowo juga menjelaskan, mengibarkan One Piece bukanlah bentuk pelanggaran hukum sepanjang tak merendahkan merah putih sebagai simbol negara.
“Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 kan sudah jelas, bahwa melarang penghinaan terhadap bendera merah putih, tapi selama tidak mengganti, merendahkan atau melecehkan lambang negara, maka tidak ada unsur pidana dalam tindakan itu,” jelasnya.
Sweeping Dimana-mana
Tapi, penjelasan LBH Bandarlampung yang detail, termasuk ketentuan undang-undang yang mengatur, tak berlaku sama sekali, sweeping tetap dilakukan.
Di permukiman, di jalan raya hingga ke kampung-kampung, proses sweeping digelar dengan amat masif, utamanya oleh TNI melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa).
Di salah satu kampung mahasiswa di Way Huwi, salah seorang mahasiswa yang malas berurusan dengan aparat, memilih melepas bendera One Piece berukuran besar yang ia pasang di salah satu pohon di depan kostnya, padahal tiga hari lalu, Jolly Roger masih berkibar-kibar seiring hembusan angin kemarau yang kuat.
Proses sweeping oleh anggota TNI memang terus dilakukan, bukan cuma di Lampung tapi merata di hampir seluruh wilayah di Indonesia.
Sedangkan, aparat kepolisian bersikap jauh lebih lunak. Polisi hanya memberikan imbauan. Seperti yang terlihat di lampu merah persimpangan RSUD Abdoel Moeloek beberapa waktu lalu, petugas polantas yang sedang mengatur arus lalu lintas sempat menghampiri seorang pengendara motor yang di spionnya terpacak bendera One Piece, kemudian memberi peringatan, tapi dengan sikap yang lebih persuasif, sesekali diiringi dengan tawa-tawa ringan.
Seorang pedagang bendera juga mengaku sempat ditanyai oleh aparat,”kemarin, ada tentara yang ke sini, nanyain bendera One Piece, tapi saya kurang tau itu bendera apa, saya cuma jualan bendera Merah Putih”.
One Piece Berkibar di Medsos
Sikap ketidaksukaan pemerintah dan aparat itu, justru ‘diakali’ oleh kebanyakan milenial dengan ‘mengibarkan’ bendera One Piece di media sosial.
Belakangan, mereka mengganti profil-profil mereka dengan Jolly Roger atau karakter utama One Piece, Monkey D Luffy. Selain profil, tagar-tagar terkait juga mulai dihembuskan.
Hasil analisis Drone Emprit, isu bendera One Piece sejak menjelang akhir Juli 2025 sampai tanggal 2 Agustus 2025, bendera One Piece menjadi trending topik di X, dengan volume interaksi yang tinggi.
Bendera One Piece di mentions hingga 16, 6 ribu kali dengan total interaksi tembus di angka 2,6 miliar, dari empat media sosial; Facebook, Instagram, TikTok dan X, X menjadi platform yang paling kritis menyikapi respon pemerintah terhadap pengibaran bendera One Piece.
Publik menjadikan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan sekaligus protes dan kecaman terhadap pejabat yang menganggap pengibaran One Piece sebagai upaya makar.
Publik yang pro pengibaran bendera One Piece pun tak hendak membandingkan Merah Putih dengan One Piece, kecuali mengkritik sikap pemerintah terhadap berbagai persoalan serius yang tengah dialami Indonesia.
Yang menarik pula, sikap keberpihakan terhadap pengibaran bendera One Piece juga terus dihembuskan oleh akun Instagram asal Lampung; @inilampungyay yang terus menguatkan narasi kritik sekaligus kritis dan ekspresi perlawanan bersama akun-akun komunitas kreatif yang juga punya pengaruh kuat di berbagai daerah di Indonesia, seperti; @tangerangstory dan @folkative.
Gerakan dukungan terhadap bendera One Piece yang menggema di Lampung melalui narasi @inilampungyay bahkan disukai hingga 381.268 akun-akun ‘hidup’ yang terus menggelorakan semangat perlawanan.
Ekspresi, Ekspresif kemudian Represif
Sejak bendera One Piece menggema sebagai bagian mutlak dari kebebasan berekspresi yang diatur secara tegas dalam undang-undang, pemerintah justru meresponnya dengan sikap yang terlalu berlebihan dengan mengungkapkannya secara ekspresif melalui sikap-sikap represif yang luar biasa.
Di Bantaeng, Sulawesi Selatan, seorang pria mengaku anggota TNI menampar pedagang sayur justru tepat dihadapan istri dan anak-anaknya hanya karena ada bendera One Piece di mobil pikapnya.
Di Kampung Cibereum, Kabupaten Bogor, perangkat desa ramai-ramai menurunkan paksa bendera One Piece. Dan, banyak kasus penurunan paksa lainnya yang terjadi merata di sejumlah wilayah di Indonesia.
Sedangkan di Lampung, upaya sejenis dalam penelusuran sejauh ini memang belum ada, umumnya mereka-mereka yang mendukung gerakan lebih banyak bergerak di ruang-ruang yang cenderung senyap dalam dunia nyata, lain halnya di dunia maya, gelora Jolly Rogers di media-media sosial gaungnya jauh lebih masif, seperti halnya yang ditunjukan oleh akun @inilampungyay yang bahkan menempati urutan teratas sebagai pendengung yang disukai lebih banyak dibanding influens lain.
Padahal, seperti dikutip dari Tempo, komunitas One Piece Kolektor Indonesia (Kopki) di Surabaya, menegaskan bahwa pengibaran bendera Jolly Roger adalah aksi simbolis biasa, meski tujuannya adalah ekspresi kekecewaan masyarakat, tapi sekali lagi, pengibaran bendera One Piece bukanlah ajakan untuk memberontak.
Sebelum One Piece, Wakanda dan Konoha Sudah Ada
Jauh sebelum simbol bajak laut One Piece begitu ditakuti oleh pemerintah, istilah satire yang khas ala budaya pop di Indonesia pernah mempopulerkan Wakanda dan Konoha sebagai kritik atas banyak kebijakan pemerintah yang tak populis.
Wakanda merujuk pada negara pada film Black Panther, sedang Konoha adalah sebuah desa dalam anime Naruto.
Budaya pop memang punya jalur-jalur yang efektif untuk mengekspresikan perlawanan melalui tema-tema hingga alur cerita yang cenderung sama dengan keadaan Indonesia kini.
Beberapa ada yang tetap, tapi ada pula yang memicu makna baru, seperti Wakanda dan Konoha, misalnya.
Budaya pop melalui karakter ini pula dianggap relevan dalam gerakan sosial dalam skala masif karena memiliki kecenderungan dan sikap yang sama terhadap jengahnya rakyat, khususnya milenial terhadap pemerintah yang akhir-akhir ini kerap kali mengeluarkan kebijakan yang melenceng.
Upaya repurpose, seperti kata pengamat budaya pop Hikmat Darmawan memang terkadang ada, demi menyesuaikan maksud protes, dan itu biasa saja.
Hebatnya lagi, pemakaian budaya pop sebagai protes bukan perkara soal ketakutan gerakan sosial terhadap respon represif penguasa, tapi lebih kepada agar jangkauan gerakan bisa lebih luas melalui siasat pesan-pesan yang disampaikan dengan budaya pop.
Apalagi, menurut pengamat politik dan sosial dari CSIS, Dominique Nicky Fahrizal, penikmat budaya pop menjangkau seluruh lapisan dan segmen, dan menihilkan sekat-sekat usia, suku dan pemahaman, tapi lebih universal.
Tapi, budaya pop meski masif, masih amat meragukan untuk menjadi sebuah gerakan di dunia nyata yang bisa menggerakkan begitu banyak massa untuk turun ke jalan, ia besar di dunia maya, tapi meragukan di dunia nyata, sehingga amat aneh jika kemudian pemerintah merespon secara berlebihan.
Lain halnya, jika simbol peringatan darurat Garuda Biru dengan alarm panjang yang pernah begitu membuat takut DPR, akan sinyal gerakan perlawanan serius yang digalang di semua platform, sebagai tanda adanya entitas busuk yang berusaha membajak dan merongrong negara, maka sebaiknya penguasa patut waspada!
