Lahan persawahan di Bandarlampung, Lamsel dan sebagian Pesawaran makin tergerus akibat adanya alih fungsi lahan untuk permukiman. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi hingga arus urbanisasi ke kota yang marak, menjadi penyebabnya.
(Lontar.co): Dua backhoe itu bekerja terus dari pagi hingga sore, meratakan sehektar lahan di wilayah Tanjungsenang itu, sejak tiga hari lalu. Rencananya, lahan yang awalnya sawah tadah hujan itu akan dibangun perumahan cluster eksklusif.
Tiga banner berukuran besar, site plan detail rencana pembangunan perumahan, ditancapkan di kedua sisi lahan. Dalam detail gambar, tiap unit rumah komersil itu, bakal dibuat minimalis, lengkap dengan sistem pengamanan di dua pintu akses masuk calon perumahan.
Tiga bulan lalu, Fahri warga yang tinggal hanya berselang jalan dari lahan itu, masih ingat betul, lahan itu selalu subur dengan tanaman padi gogo rancah, yang tiap kali menjelang panen, bulir-bulir padinya terlihat kuning keemasan.
Sampai kemudian, ratusan dump truk datang hilir mudik tanpa henti dari pagi hingga petang menguruk lahan itu sampai kini ketinggiannya hampir rata dengan badan jalan.
“Katanya mau dibangun perumahan cluster,” ujar Fahri.
Tak jauh dari lahan sawah tadah hujan yang ditimbun dengan ratusan meter kubik tanah itu, dua perumahan sejenis juga sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu, dulunya lahan itu juga sawah tadah hujan yang subur.
Daerah yang beririsan langsung dengan Desa Jatimulyo, Jatiagung, Lamsel yang dulu sepi itu juga kini semakin ramai dengan penduduk, seiring semakin bertumbuhnya perumahan-perumahan baru yang terus dibangun.
Sawah yang Tergerus oleh Pemukiman
Sebenarnya, Kecamatan Tanjungsenang adalah salah satu kawasan pangan bagi masyarakat Kota Bandarlampung. Daerah ini awalnya didominasi oleh areal persawahan tadah hujan.
Namun, seiring waktu, pertumbuhan penduduk yang signifikan ditambah laju urbanisasi yang masif membuat kebutuhan pemukiman semakin mendesak.
Sebagai perbandingan, laju urbanisasi penduduk ke Kota Bandarlampung tahun 2023 lalu meningkat hampir 1.000 penduduk hanya dalam satu semester atau enam bulan.
Tingginya kebutuhan permukiman ini yang kemudian menimbun begitu banyak areal-areal persawahan di Bandarlampung yang beralih fungsi menjadi perumahan-perumahan baru.
Setiap tahun, puluhan hektar sawah di Bandarlampung ‘disulap’ menjadi kawasan perumahan baru.
Merujuk data Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bandarlampung, alih fungsi lahan sawah memang terus terjadi, sebagai perbandingan, di tahun 2023 lalu, luas areal sawah di Bandarlampung masih ada 483, 74 hektar, namun setahun berikutnya menciut menjadi 466,8 hektare, atau berkurang hingga hampir 17 hektar hanya dalam waktu satu tahun.
Angka ini bahkan diperkirakan akan terus bertambah, seiring tren pertumbuhan penduduk yang mengincar daerah-daerah baru di Bandarlampung, Kecamatan Tanjungsenang adalah salah satunya.
Meski secara khusus jumlah pertumbuhan penduduk di Kota Bandarlampung naik tak terlalu signifikan pasca Covid-19 lalu, namun laju arus urbanisasi dari berbagai kabupaten/kota menuju ke Kota Bandarlampung cenderung tinggi.
Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandarlampung menyebut tren urbanisasi ke Kota Bandarlampung memang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Hal ini dipicu karena iming-iming lapangan pekerjaan, fasilitas yang lebih baik hingga program-program pemerintah yang lebih banyak menyasar di wilayah perkotaan.
Tahun 2023 lalu, laju urbanisasi di Kota Bandarlampung meningkat hingga rata-rata 1.000 jiwa per semester.
Angka ini terbilang tinggi untuk ukuran Kota Bandarlampung yang hanya memiliki luas 197,22 kilometer.
Akibatnya, berimbas pada tingkat kepadatan penduduk di Kota Bandarlampung yang berdasarkan data BPS 2024 tercatat sebanyak 5.500 jiwa per kilometer atau menjadi kota terpadat urutan ke 18 di Indonesia.
Daerah Penyangga jadi Sasaran
Belakangan, karena lahan pemukiman di Bandarlampung makin menyusut, pengembang menyasar daerah-daerah penyangga Kota Bandarlampung, seperti Lampung Selatan dan Pesawaran.
Di Kabupaten Lampung Selatan, khususnya di daerah Natar, Tanjungbintang hingga Jatiagung diketahui sepanjang tahun 2019 hingga 2024, ada lebih dari 33 hektar areal sawah yang beralih fungsi. Padahal, lahan sawah di Lampung Selatan didominasi oleh lahan sawah tadah hujan.
Wilayah seperti Kecamatan Jatiagung yang pada akhir tahun 2000-an berkontribusi besar terhadap produktivitas tanaman padi untuk Lampung Selatan dan Lampung kini sudah mengalami alih fungsi lahan secara masif, hal ini terlihat setidaknya di 5 desa dari 21 desa di Kecamatan Jatiagung yang secara perlahan sudah menjadi komplek-komplek perumahan.
Alih fungsi lahan persawahan yang lebih masif juga terjadi di Kabupaten Pesawaran, khususnya di Kecamatan Gedongtataan dan Padangcermin pada periode yang sama, tahun 2019 hingga 2024 tercatat sebanyak 378, 52 hektar lahan sawah beralih menjadi pemukiman, atau dengan kata lain terjadi penyusutan rata-rata 75 hektar tiap tahunnya.
Di Kecamatan Gedongtataan, setidaknya ada lima desa dari total 19 desa yang ada di wilayah ini yang semula lahan sawah yang subur kemudian bersalin rupa menjadi kawasan perumahan.
Program Ketahanan Pangan yang Terancam
Hampir setahun lalu, pasca dilantik sebagai Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menerbitkan surat edaran Nomor: 45 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Anggaran dan Arah Kebijakan pada Perubahan RKPD dan APBD Provinsi Lampung Tahun 2025 sebagai arah kebijakan resmi Pemprov Lampung, yang salah satu fokus programnya adalah ketahanan pangan.
Kenyataannya, rencana program itu tak sejalan dengan fakta sesungguhnya, karena alih fungsi lahan persawahan di Lampung makin sering terjadi.
Selain untuk pemukiman, beberapa daerah kabupaten/kota yang selama ini dikenal sebagai sentra-sentra pertanian seperti di Lampung Tengah mengubah lahan-lahan sawahnya untuk jenis komoditas perkebunan, pemukiman hingga industri.
Karakteristik alih fungsi lahan sawah untuk perkebunan juga terlihat pada Kabupaten Mesuji, Lampung Utara hingga Way Kanan.
Yang memprihatinkan justru Kota Metro, terjadi pergeseran alih fungsi lahan hingga ratusan hektar dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terhitung sejak 2019 hingga 2024.
Dari 2.947,90 hektar lahan persawahan di tahun 2019, kemudian di tahun 2024 menyusut menjadi 2.588,89 hektar, atau hilang hingga 359, 01 hektar hanya dalam lima tahun.
Sama halnya dengan Kabupaten Pesawaran dan Lampung Selatan, alih fungsi lahan sawah di Kota Metro juga terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi hingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maupun nilai ekonomi lahan yang terus terkerek naik seiring makin berkembangnya wilayah.
Kondisi yang dialami di Kota Metro ini, dialami oleh areal persawahan yang ada di Kota Bandarlampung sejak tahun 2010 lalu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi hingga nilai ekonomis lahan yang meningkat tajam membuat pemilik lahan-lahan sawah non irigasinya melepas kepemilikan lahannya kepada pengembang untuk dijadikan kawasan perumahan.
Data ini juga sejalan dengan data lahan baku sawah Provinsi Lampung yang dirilis Kementerian Pertanian, yang menyebut sepanjang lima tahun terakhir, periode 2019-2024 lahan baku sawah di Provinsi Lampung mengalami penyusutan hingga lebih dari 24.385 hektar.
Semula, luas lahan baku sawah di Lampung tahun 2019 masih ada sebanyak 361.669 hektar, kemudian di tahun 2024 hanya tersisa 337.284 hektar saja lagi.
Swasembada Pangan yang Jauh dari Harapan
Selain program ketahanan pangan yang menjadi arah kebijakan baru Gubernur Mirza, Presiden Prabowo juga menetapkan Lampung sebagai salah satu daerah pendukung program swasembada pangan nasional yang ia canangkan sejak dilantik sebagai presiden.
Lampung ditargetkan untuk memproduksi gabah hingga 3,5 juta ton pada tahun 2025 ini, tapi target itu masih jauh dari realisasi seiring makin maraknya alih fungsi lahan.
Tahun 2023 lalu, kemampuan total produksi gabah kering giling di Lampung hanya pada 2,76 juta ton. Kemudian, di tahun 2024, produksi gabahnya hanya naik tipis, yakni; 2,79 juta ton.
Mei 2025 lalu, saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura, dalam sebuah seminar, Bani Ispriyanto menyebut meski kemampuan produksi gabah di Lampung mencapai 2,79 juta ton dan melebihi kebutuhan konsumsi total masyarakat Lampung, namun banyak tantangan untuk merealisasikan program swasembada pangan nasional di Lampung yang ditargetkan mampu memproduksi 3,5 juta ton gabah.
Banyak faktor yang menjadi tantangan untuk merealisasikan swasembada pangan nasional itu di Lampung, utamanya adalah alih fungsi lahan yang tinggi sehingga berdampak pada menurunnya luas lahan baku sawah yang amat signifikan.
