Mereka-mereka yang kerap mengklaim dirinya sebagai wakil tuhan di parlemen ini, bertindak ugal-ugalan demi syahwat serakah. Setelah ditelanjangi, dalihnya cuma mengesankan simpati untuk diri.

(Lontar.co): Raut muka Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Karding tiba-tiba berubah menjadi kuyu’ saat menjelaskan alasan dan hitung-hitungan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan.

Selain janggal, apa yang disampaikan Adies juga lebih terdengar seperti pembelaan. Akhirnya, apa yang ia jelaskan justru tak sesuai dengan yang telah ia sampaikan sebelumnya.

Tapi, memang dasarnya wakil rakyat, meski dihujat habis-habisan, Adies memang ideal menjadi representasi anggota parlemen yang tak punya malu.

Kosan di Senayan

Yang menarik, pernyataannya soal uang kost bulanan Rp3 juta di dekat kantor DPR di Senayan, yang dikalikan selama 26 hari kerja, sehingga dihasilkan angka Rp78 juta, meski agak membingungkan, namun Lontar berusaha ‘membantu’ wakil-wakil tuhan itu mencari detail informasi kos-kosan seperti standar yang disebut Plt Ketua Golkar Lampung itu, dengan mempersempit area pencarian dan mempertimbangkan jarak terdekat agar para anggota gerombolan dewan ini tak terlambat ngantor apalagi sampai tidur saat bekerja.

Pencarian dilakukan dengan memanfaatkan platform penyewaan kos-kosan, apartemen hingga rumah, terbesar di Indonesia, Mamikos.

Mamikos sudah ada sejak tahun 2015 lalu, dari yang semula berbasis website, kini sudah bersalin rupa menjadi aplikasi dan sudah diunduh oleh 5 juta lebih pengguna.

Proses penelusuran dilakukan dengan membatasi area pencarian dengan menyematkan kata ‘Senayan’ di mesin telusur pada kategori kos, hasilnya, ada sebanyak 1670 kos-kosan di sekitar Senayan yang berada di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Harganya bervariasi, mulai dari yang termurah Rp750 ribu hingga Rp5 juta per bulan.

Fasilitas yang diberikan beragam. Untuk yang paling mahal, fasilitas utamanya relatif lux; kamar mandi di dalam, AC, akses 24 jam hingga kloset duduk. Sedang yang paling murah, tak ada AC, kamar mandi di luar, kasurnya lesehan.

Ada pula, kos mingguan di sekitar Senayan, tarifnya mulai dari Rp250 ribu sampai Rp1,4 juta per minggu. Sama seperti kos bulanan, mahal murahnya tarif dihitung berdasarkan fasilitas, akses hingga lokasi.

Pada kos Rp250 ribu per minggu, lokasinya memang tak ideal buat wakil-wakil rakyat ini, karena terlalu ‘dekat’ dengan konstituennya, berada di gang sempit, yang hanya bisa dilalui sepeda motor, fasilitasnya juga tak memadai untuk mereka, karena masih menggunakan kipas angin, padahal udara Jakarta cenderung panas dan pengap.

Tapi, kalau untuk kos bertarif Rp1,4 juta per minggu, fasilitasnya hampir setara hotel bintang empat, ada AC, TV digital hingga kamar mandi dengan shower dan kloset duduk yang nyaman.

Apartemen di Senayan

Dengan bujet tunjangan perumahan yang fantastis, sampai Rp50 juta per bulan, ada pula rekomendasi buat 580 wakil rakyat yang (tak) terhormat ini di Senayan.

Seperti sebelumnya, pencarian apartemen tetap memanfaatkan platform Mamikos, dengan metode pencarian menggunakan alat bantu kata kunci yang lebih spesifik dengan meminimalisir pencarian lokasi dengan kata ‘Senayan’.

Hasilnya, ditemukan 72 rekomendasi apartemen yang ada di wilayah Kebayoran Lama hingga Tanah Abang dengan harga variatif, mulai dari Rp7 juta sampai yang paling mahal Rp46 jutaan per bulan.

Untuk apartemen yang paling murah, Rp7 juta per bulan, fasilitasnya memang ‘biasa’ saja, dan agak kurang layak untuk hunian anggota legislatif di Senayan, tak juga representatif untuk menerima konstituen-konstituen dari luar daerah, atau tetamu yang punya kepentingan ‘lain’.

Tapi, untuk apartemen bertarif Rp46 juta, fasilitasnya memang serba mewah, segala fasilitas lengkap, standarnya nyaris mendekati hotel bintang lima, furnitur yang mewah, area ruang tamu yang elegan dan banyak fitur modern yang melingkupinya.

Di apartemen ini, konstituen bisa diterima dengan leluasa di area ruang tamu yang jembar, tak bising oleh aktivitas penghuni apartemen lainnya, lebih privat sekaligus nyaman.

Untuk anggota dewan yang lelah setelah rapat-rapat panjang yang bikin ngantuk penat, tersedia pula jacuzzi untuk berendam di air hangat untuk melemaskan otot-otot yang tegang.

Tunjangan Beras Rp12 Juta

Selain tunjangan perumahan berbujet Rp50 juta sebulan, begundal-begundal mereka ini masih dapat pula tunjangan beras Rp12 juta per bulan.

Dengan tunjangan beras sebesar ini, porsinya bukan lagi portugal–porsi tukang gali, tapi buat jatah makan tukang gali sekampung!

Kalau di kalkulasi, dengan uang tunjangan Rp12 juta, mereka bisa membeli 800 kilogram beras premium, dengan asumsi harga beras Rp15 ribu per kilo.

Sebagai acuan, anggaplah porsi makan wakil-wakil rakyat ini benar-benar portugal, maka dalam sekali makan, mereka menghabiskan 200 gram beras, karena rata-rata porsi nasi yang di makan manusia Indonesia pada umumnya paling banyak adalah 100 gram untuk sekali makan.

Jika konsumsi berasnya pakai asumsi portugal tadi, maka, untuk menghabiskan 800 kilogram beras dibutuhkan waktu setidaknya 4 tahun untuk menghabiskan jatah tunjangan beras bulanan.

Lamanya waktu menghabiskan jatah tunjangan beras Rp12 juta per bulan ini bahkan sudah dihitung dengan asumsi tiap anggota dewan membawa serta selingkuhannya istri dan dua anaknya untuk menikmati uang tunjangan beras itu.

Rp116 Juta untuk Duduk, Diam dan Tidur

Seorang anggota DPR di Indonesia bisa membawa pulang uang hingga lebih dari Rp100 juta sebulan meski kebanyakan dari mereka hanya bekerja untuk; duduk, diam dan tidur.

Di luar tunjangan perumahan yang naik drastis menjadi Rp50 juta per bulan ditambah tunjangan beras Rp12 juta tiap bulan, tiap satu orang anggota DPR rutin mengantongi gaji Rp54 juta per bulan, jika ditambah tunjangan perumahan dan beras, maka total uang yang dibawa Rp116 juta.

Jika dihitung secara kasar, selama 5 tahun wakil rakyat ini bekerja untuk periode 2024-2029, maka negara harus kehilangan potensi keuangan negara hingga Rp1,74 triliun!.

Asumsinya, tunjangan perumahan yang Rp50 juta dikali 60 bulan atau 5 tahun dan dikali lagi dengan 580 anggota DPR di Senayan.

Mereka foya-foya, bergelimang harta dan fasilitas yang sumbernya dari mencekik rakyat melalui pajak-pajak yang tinggi.

Gaji Tinggi tapi Kerja Ironi

Diguyur dengan gelimang gaji dan tunjangan yang luar biasa tinggi itu tak lantas membuat kerja wakil rakyat ini optimal, yang ada justru malah ironi.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyebut kebanyakan rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas DPR tak melibatkan publik sebagaimana yang seharusnya, hal ini justru memicu tendensi kepentingan eksekutif yang diakomodir oleh legislatif, agar tak bergejolak, maka ditutupi dari publik.

Salah satu contohnya yang paling terlihat saat pembahasan RUU Pilkada di Komisi II beberapa waktu lalu yang memicu unjuk rasa besar-besaran, hingga akhirnya RUU Pilkada batal disahkan.

Kemudian, ada pula RUU TNI yang disahkan Komisi I yang juga memicu demonstrasi karena lagi-lagi tak melibatkan publik.

Kebanyakan proses pembahasan ini juga dilakukan oleh mereka di hotel-hotel mewah yang sepenuhnya menggunakan uang negara untuk proses pembahasan rancangan undang-undang yang melenceng jauh dari aturan.

Ucapan Ketua DPR Puan Maharani yang membuka partisipasi publik secara luas dalam pembahasan RUU terbukti cuma gimik.

“Sangking banyaknya jenis dan tunjangan yang diterima anggota DPR, sampai mereka sendiri tak tahu apa saja tunjangan yang mereka terima,” kata peneliti Formappi Lucius Karus.

Sangking banyaknya pula, gaji dan tunjangan yang diterima oleh anggota DPR itu, mereka tak sadar ada seorang guru honorer di Pulau Rimau, Bakauheni, Lampung Selatan bernama Dian Purbandini yang mengabdi setiap hari selama tujuh tahun membelah Selat Sunda dengan perahu, demi upah yang hanya Rp350 ribu sebulan, atau hanya 0,000000002 persen dari tunjangan perumahan anggota DPR di Senayan.