“Semula kami hanya ingin meringankan beban orang tua siswa. Tidak terpikir bakal bisa menekan laju inflasi. Pak Gubernur rupanya sudah menghitung semua,” kata Thomas Amirico, Kepala Dinas Pendidikan Lampung, sambil tersenyum.
***
Itulah komentar singkat Thom, setelah ramainya pemberitaan tentang terjadinya deflasi pada kelompok pendidikan hingga mengerem laju inflasi Lampung.
Kata-kata Thom itu bukan sekadar retorika. Pada Agustus 2025, Lampung mencatat deflasi bulanan sebesar 1,47 persen, salah satu yang terdalam dalam beberapa tahun terakhir.
Menariknya, penyumbang terbesar bukan dari sektor pangan atau energi, melainkan dari kebijakan yang tampak sederhana, yakni penghapusan uang komite sekolah negeri.
Selama bertahun-tahun, uang komite, SPP bulanan, hingga pungutan buku dan kegiatan ekstrakurikuler menjadi beban rutin keluarga. Bagi banyak orang tua berpenghasilan pas-pasan itu berat sekali karena jumlahnya bisa menembus jutaan rupiah.
Beban itu sangat menjengkelkan, bikin stres, karena oleh sekolah selalu dikaitkan dengan tindakan tidak memberikan rapor atau “menyandera” ijazah siswa yang menunggak.
Untuk menebus rapor atau ijazah, orang tua yang tidak mampu kerap berhutang. Setelah itu mati-matian mengencangkan ikat pinggang. Pengaruhnya terlihat di meja meja makan dan pengetatan uang jajan anak dan belanja dapur ibu.
“Dulu setiap bulan orang tua saya harus pinjam sana-sini biar bisa bayar komite,” kenang Siska, siswi kelas XII di Bandar Lampung. “Sekarang lega, nggak ada lagi beban itu.”
Harus diakui, tahun ajaran 2025/2026 telah membawa perubahan besar. Pemerintah Provinsi Lampung bersama pemerintah pusat resmi menghapus semua pungutan di SMA, SMK, dan SLB negeri. Beban yang dulu dipikul orang tua kini berpindah ke APBN dan APBD.
Pemerintah provinsi menambah alokasi Rp500–600 ribu per siswa, sementara dana BOS dari pusat menjadi motor utama operasional sekolah.
Hasilnya terasa nyata di rumah tangga. Orang tua bisa mengalihkan uang SPP untuk kebutuhan lain, konsumsi meningkat, dan tekanan inflasi berkurang.
Thom berharap efek penghapusan uang komite bisa menjadi penyemangat anak-anak untuk belajar lebih lebih giat. Ia juga bersyukur kini orang tua bisa lebih tenang. Dan kami di dinas dan guru di sekolah bisa fokus mendampingi mereka,” kata Thom, Kamis, 4 September 2025.
Keajaiban dari Langkah Sederhana
Efek penghapusan uang komite terasa nyata. Datang tiba-tiba tanpa dan tidak disangka-sangka. Dapat dikatakan sebagai keajabaian dari langkah sederhana yang mengubah struktur keuangan rumah tangga. Siapa sangka, keputusan sederhana meniadakan pungutan sekolah bisa menjadi salah satu kunci kesejahteraan masyarakat Lampung.
Namun dibalik itu semua, sesungguhnya ada pula ancaman nyata. Pengalihan pembebanan dari dompet orang tua ke pemerintah (APBD) berpotensi menambah beban keuangan daerah yang sampai hari ini masih berjuang membebaskan diri dari defisit berkepanjangan.***
