Reses anggota DPR RI masih jauh dari upaya menyerap aspirasi, hanya sosialisasi janji, foto-foto, bagi-bagi amplop dan selesai.

(Lontar.co): Juliati warga Rajabasa masih ingat, sebulan lalu, ia diajak oleh salah seorang mantan tim sukses salah satu anggota DPR RI, untuk datang menghadiri reses anggota DPR perempuan itu.

Ia juga sempat dipesan untuk mengajak teman-temannya yang lain, tapi dibatasi hanya lima orang, sesuai jatah ‘amplop’ yang sudah disediakan.

“Kalau nggak ada isinya (amplop), ya males juga datang, mending di rumah”.

Soal ini, Juliati memang sudah berpengalaman. Terhitung sejak periode 2019-2024 sampai saat ini, tiap kali reses anggota DPR dapil Lampung, ia tak pernah absen hadir.

Ia bahkan hapal benar, tiap jadwal masa reses anggota DPR RI itu. Tahun ini, menurutnya, baru satu kali masa reses di masa sidang pertama DPR periode 2024-2029.

Ia juga tahu, mana anggota DPR yang loyal memberi amplop dan anggota DPR yang pelit soal amplop,”kemarin aja ada ibu-ibu marah-marah karena nggak dapat amplop, padahal sudah datang dari pagi sampai sore”.

Amplopnya juga terhitung lumayan, nilainya bisa sampai Rp100 ribu hingga Rp150 ribu per kepala, ditambah bingkisan sembako dan mi instan nilainya bisa setara Rp200 ribu per kepala.

Sepanjang yang ia tahu pula, tiap kali kunjungan anggota DPR itu, tak pernah ada yang ‘serius’, hanya sambutan-sambutan, diskusi yang sekedar basa-basi, selebihnya dokumentasi.

Juliati juga tak tahu, tujuan reses yang sebenarnya, karena yang ia pahami, kedatangan anggota DPR itu cuma untuk tatap muka biasa,”yang hadir juga wajib tanda tangan kehadiran,” tuturnya.

…

Pada reses anggota DPR RI dapil Lampung II periode sebelumnya, 2019-2024, Wahyudi petani singkong di Lampung Tengah bahkan sempat berbantah-bantahan dengan anggota DPR RI soal harga singkong yang terus anjlok kala itu, saat sesi diskusi.

Tapi, entah malas berdebat atau karena minim pengetahuan tentang tata niaga singkong, anggota DPR yang terpilih lagi di pemilu 2024 itu, justru menyebut harga singkong menjadi domain dari pemerintah daerah, meski ia sempat menyebut akan membawa masalah harga singkong sebagai aspirasi yang akan disampaikan ke eksekutif.

Wahyudi bahkan mengaku sempat dihampiri staf ahli anggota DPR itu, dan memintanya untuk tak terlalu jauh berkomentar, karena momen itu tak lebih dari formalitas semata, kala itu Wahyudi juga mengaku menerima amplop, jumlahnya Rp200 ribu, sama seperti warga lain yang hadir di reses itu.

Dan, benar saja, aspirasi Wahyudi itu memang tak pernah sampai apalagi ada solusi sampai saat ini, belakangan justru Gubernur Lampung bersama sejumlah bupati termasuk Bupati Lamteng menemui Menteri Pertanian.

“Dari awal-awal harga singkong anjlok, saya sudah ngeluh ke anggota DPR waktu reses, tapi jawabannya ngawur, malah kebanyakan dia yang janji-janji, apalagi waktu itu dia mau maju lagi”.

Tunjangan Dana Reses DPR Naik

Selain gaji dan tunjangan perumahan yang sempat naik dan kemudian dibatalkan, diketahui tunjangan dana reses DPR juga ikut mengalami kenaikan, padahal aktivitas reses yang dilakukan selama ini juga hanya sebatas gimik yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh tenaga ahli DPR.

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR tahun 2025 disebutkan setidaknya ada tiga item kegiatan anggota DPR melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya masing-masing, yakni; kunjungan kerja ke daerah pemilihan pada masa reses, kunjungan kerja ke dapil pada masa sidang dan kunjungan kerja ke dapil di luar masa reses dan di luar masa sidang.

Tiap jenis kunjungan ini, memiliki intensitas yang beragam. Untuk kegiatan kunjungan ke dapil pada masa reses intensitasnya bisa 4 sampai 5 kali kunjungan setahun. Sedang, kunjungan ke dapil pada masa sidang hanya satu kali setahun. Kemudian kunjungan kerja ke dapil di luar masa reses dan di luar masa sidang intensitasnya bisa hingga 8 kali dalam setahun.

Tiap item kegiatan yang diberi nama dengan item ‘dana aspirasi’ ini pula memiliki besaran yang berbeda.

Pada kunjungan ke dapil pada masa reses, tiap anggota DPR ini bisa mengantongi uang hingga Rp2,36 miliar per tahun, atau rata-rata Rp472 juta untuk sekali kegiatan.

Kemudian, untuk kunjungan pada masa sidang yang hanya satu kali setahun, tiap anggota dewan ini mengantongi uang Rp240 juta.

Selanjutnya, untuk kunjungan ke dapil di luar masa reses dan di luar masa sidang yang banyaknya hingga 8 kali dalam setahun, tiap wakil rakyat ini mendapat uang saku Rp187,5 juta untuk sekali kegiatan.

Selain itu, masih ada pula item anggaran khusus yang disebut ‘rumah aspirasi’ yang nilainya tak kalah besar, yang tiap anggota dewan mendapat tunjangan rumah aspirasi Rp150 juta tiap tahunnya.

Bundling Reses

Lucunya, reses anggota DPR RI ini kerap pula disiasati, caranya ‘dibundling’ dengan reses anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya jelas, biar lebih irit, menyerap aspirasi dengan dana patungan, biasanya reses seperti ini kerap digelar di rumah anggota DPRD kabupaten/kota sebagai cara untuk lebih menekan anggaran reses.

Kenyataannya, kebanyakan anggota DPR RI dari sejumlah partai menerapkan sistem bundling reses seperti ini, meskipun tiap kali reses mereka mengantongi uang reses hampir setengah miliar rupiah untuk satu kali kegiatan.

Bundling reses seperti ini juga tidak termasuk dalam kategori reses partisipatif, sebagai metode baru efektivitas pelaksanaan reses.

Karena, dalam reses partisipatif proses pendekatannya dilakukan lebih inklusif dengan melibatkan masyarakat di tiap daerah pemilihan secara lebih aktif.

Dalam reses partisipatif, pelibatan unsur masyarakat menjadi yang utama, khususnya pada kelompok yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses politik, seperti; perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok minoritas lainnya.

Sehingga, jika merujuk pada definisi reses partisipatif ini, maka upaya penghematan yang dilakukan anggota DPR dengan melibatkan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota jelas berbeda dengan reses partisipatif.

Tunjangan Naik Kinerja Turun

Karenanya, ketika tunjangan perumahan kemudian dihapus setelah memicu aksi demonstrasi Agustus lalu, sebenarnya wakil-wakil rakyat ini, masih punya cadangan tunjangan lain yang nilainya justru jauh lebih besar.

Meskipun tunjangan anggota DPR pada periode 2024-2029 ini mengalami kenaikan jika merujuk pada DIPA tahun 2025, kenyataannya kinerjanya justru menurun.

Buktinya, banyak aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPR RI daerah pemilihan Lampung pada periode sebelumnya 2019-2024 yang sebagian besar terpilih kembali untuk periode 2024-2029 tak pernah ada yang terealisasi.

Selain harga singkong, soal infrastruktur jalan yang mendominasi isu tiap kali kunjungan reses anggota DPR RI asal Lampung ke daerah pemilihannya masing-masing tak pernah ada yang diakomodasi.

Indikator ini terlihat dari makin intensnya Gubernur Mirza bertolak ke Jakarta untuk mencari jalan keluar khususnya pada masalah infrastruktur jalan dan harga singkong, padahal sebenarnya isu yang dibawa Mirza itu adalah masalah yang umum dikemukakan masyarakat tiap kali reses berlangsung.

Dalam kerangka kelembagaan yang lebih besar, Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) kepada Republika menyebut meski sudah 10 bulan bertugas, DPR baru menghasilkan satu undang-undang dari sebanyak 42 RUU Daftar Prioritas 2025 yang telah masuk.

Demikian pula dalam hal fungsi pengawasan dan budgeting, 580 anggota DPR ini juga ‘tumpul’ sikap kritisnya terhadap berbagai kebijakan pemerintah, meski ada sejumlah kebijakan dari eksekutif yang memicu banyak reaksi dari masyarakat.

“Kirain anggota DPR yang dari milenial bakalan pinter dan kritis, tapi sama aja, malah lebih banyak nggak taunya, alasannya karena baru pertama kali jadi anggota DPR,” tutur Wahyudi.