Penulis: Ilwadi Perkasa


  • Roda rotasi untuk jabatan pimpinan dinas/badan di lingkungan Pemprov Lampung mulai berputar, dan diprediksi akan semakin cepat pada akhir Juni sampai Juli 2025 nanti.  Meskipun banyak rumor yang beredar tentang siapa-siapa saja pejabat yang akan dilantik, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pasti akan memilih sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi untuk memastikan tiga misi besar “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dapat tercapai.

    Ketiga misi besar tersebut adalah:

    1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
    2. Sumber Daya Manusia Unggul: Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
    3. Kehidupan Masyarakat Beradab: Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Gubernur dan Wakil Gubernur diharapkan dapat memilih pejabat terbaik untuk mengisi jabatan tertentu, sehingga dapat melahirkan “Gemintang” di hari pelantikan hingga akhir jabatan periode pertama 2029 nanti. “Gemintang” dapat diartikan sebagai sesuatu yang indah, bercahaya, atau menjadi pusat perhatian.

    Pelantikan Marindo Kurniawan sebagai Sekretaris Daerah dua pekan lalu dapat menjadi modal untuk menjadi “Gemintang”. Kehadiran Marindo diharapkan dapat memudahkan gubernur untuk memutuskan deretan ‘bintang-bintang’ yang sebentar lagi diamanahkan.

    Kembalinya Ganjar Jationo menjadi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik disambut hangat oleh kalangan wartawan dan pegawai di dinas tersebut. Semoga reaksi positif juga dapat terjadi pada pelantikan berikutnya, dan Pemprov Lampung dapat mencapai tujuan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.(*)



  • Alhamdulillah, kinerja ekonomi Provinsi Lampung masih tetap tumbuh terjaga sampai akhir Mei 2025. Pencapaian 100 hari kerja Gubernur pun berhasil dilaksanakan dengan baik khususnya pada sektor-sektor prioritas, seperti perbaikan sejumlah ruas jalan dan hilirisasi di sektor pertanian.

    Berikutnya, dan ini biasa terjadi, yakni provinsi ini harus bersiap menghadapi perubahan iklim dari musim penghujan ke musim kering.

    Meski belum ada informasi resmi terkait mulainya musim kemarau, pemerintah daerah sebaiknya mulai menyusun rencana kerja yang efektif untuk mengantisipasi ancaman kekeringan yang pasti akan terjadi.

    Selain itu, penting pula untuk terus mewaspadai ancaman banjir yang sewaktu-waku masih mungkin terjadi oleh sebah penanganannya belum sepenuhnya berhasil ditangani.

    Penting untuk diketahui bahwa kondisi makro ekonomi Provinsi Lampung sepanjang Triwulan I 2025 tercatat tumbuh terjaga dengan baik. PDRB Lampung pada periode ini mencatatkan pertumbuhan tertinggi se-Sumatera, yaitu 5,47% (yoy).

    Persentase ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan nasional 4,87% (yoy) dan regional Sumatera 4,85% (yoy).

    Lampung berhasil memberikan konstribusi besar terhadap aksi pemulihan ekonomi nasional yang disokong oleh sektor Lapangan Usaha Jasa Lainnya (tumbuh 9,66% yoy) dan kinerja ekspor (tumbuh 12,96% yoy) yang terus membaik.

    Neraca Perdagangan Lampung pada Maret 2025 juga tercatat surplus sebesar US$412,09 juta. Namun perdagangan internasional Lampung masih menghadapi tantangan penerapan tarif resiprokal 32% Amerika Serikat. Terkait tarif masuk ini tinggal menunggu alarm yang dipencet oleh Presiden Trump.

    Tantangan lain yang diprediksi terjadi adalah turunnya harga komoditas global yang menjadi unggulan ekspor Lampung, seperti CPO dan kopi.

    Ke dalam (regional), Pemprov Lampung mutlak mengupayakan peningkatan daya beli masyarakat dengan mengendalikan tingkat inflasi/deflasi akibat pergerakan indeks harga barang-barang.

    Hingga 30 April 2025, Provinsi Lampung mengalami inflasi 2,80% (yoy) dan 1,19% (mtm).

    Pemerintah Provinsi Lampung harus terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, transparan dan efisien.

    Maksimalisasi pendapatan adalah keharusan demi menstabilkan cashflow yang selalu rawan selama semester pertama. Sekaligus untuk memastikan ‘dompet’ Pemprov Lampung tebal sehingga memiliki kemandirian fiskal.

    Pemerintah Provinsi Lampung melalui OPD terkait perlu segera menyusun rencana aksi mitigasi untuk menghadapi musim kering yang dapat mengancam di sisi produksi pertanian.

    Sebagai catatan terakhir, Pemprov Lampung perlu mencermati pergerakan harga jagung yang kini sudah berada di pintu panen raya. Petani jagung di daerah ini sangat berharap harga jagung bisa menikmati Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp5.500/kg.(*)



  • Pelaporan ke Polda Lampung atas dugaan pemalsuan sejumlah dokumen resmi yang merundung Kepala Dinas Pendidikan, Eka Afriana, kiranya sudah menembus segenap dinding perkantoran Pemkot Bandarlampung. Beragam reaksi mengemuka. Kendati tidak diungkapkan secara terbuka.

    (Lontar.co): Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandarlampung terlihat lengang, Rabu (4/6/2025). Mestinya tidak selengang ini. Sebelumnya terbetik kabar, biarpun terlihat hening, namun bila ada wartawan yang datang ingin konfirmasi, biasanya akan sigap muncul “wartawan” yang katanya punya hubungan dekat dengan internal Disdik.

    “Orang dekat” ini yang nanti akan “menentukan” apakah si wartawan bisa memperoleh konfirmasi dari pejabat terkait, atau malah diminta putar balik alias ditolak memperoleh informasi.

    Pemandangan seperti yang digambarkan itu kali ini tidak terlihat. Lontar.co dengan leluasa bisa sampai ke depan pintu ruang kepala dinas. Benar, setelah itu baru “terhadang”. Ada meja staf yang meminta tamu mengisi buku tamu. Setelah tahu dari media, SOP berikutnya staf menanyakan tujuan.

    Ketika disampaikan ingin meminta tanggapan Kadisdik atas pelaporan yang dilakukan LSM Trinusa ke Polda Lampung, sempat terdengar gumaman staf, “Oh, soal pelaporan itu, ya.”

    Berikutnya, seperti sedang melafalkan hafalan, staf itu menyampaikan pimpinannya sedang di luar. Raut mukanya mulai berubah ketika ditanyakan apakah ada sekretaris atau humas yang bisa dimintai tanggapan. Dia minta waktu sejenak, lalu menghilang di balik pintu sebuah ruang. Tak berselang lama, dia kembali bersama seseorang.

    Lelaki yang baru muncul itu mengaku staf Bidang Umum bernama Benny. Dia bilang kehumasan memang berada di lingkup bidang kerjanya. Hanya saja atasannya yang berkompeten memberi keterangan juga sedang berada di luar. “Mohon maaf kami belum bisa memberi penjelasan terkait hal yang mau ditanyakan,” ucapnya sebagai pertanda untuk menyudahi perbincangan.

    Hal senada juga ditunjukkan Ali Rozi, Kabag Humas Pemkot, yang dikenal paling aktif mengoreksi bila ada pemberitaan yang dianggap sensitif seputar pemkot terlebih walikota. Saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait respon Pemkot Bandarlampung terhadap pelaporan salah satu kepala dinasnya, dengan nada gugup dia berkelit agar jangan dirinya yang dimintai tanggapan. “Jangan saya lah. Yang lain saja,” ucapnya saat dihubungi melalui ponsel.

    Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Rizki Agung saat disambangi ke kantornya ternyata sedang tidak berada di ruang kerja. “Saya sedang sakit. Nanti saja, ya,” ungkap Rizki melalui sambungan telepon.

    Kondisi nyaris serupa juga ditemui ketika Lontar.co ingin memperoleh penjelasan penilaian pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas dilaporkannya Eka Afriana yang notabene ASN. Menurut staf, Kepala BKD tidak berada di ruang. Sedangkan Sekretaris BKD, Rohadi Yusuf, tidak berkenaan dimintai keterangan. “Ke pimpinan aja,” pintanya seraya bergegas.

    Kondisi banyaknya pejabat terkait yang mengelak saat akan dimintai tanggapan atas perkara ini, juga disampaikan oleh beberapa jurnalis yang kesehariannya melakukan liputan di lingkup Pemkot Bandarlampung. “Pada takut ngomong. Maklum aja ini kan nyangkut kembaran walikota,” ungkap salah satu dari jurnalis yang tidak mau namanya dikutip. (*)