Pemerintah kembali tegaskan keseriusan meningkatkan kesejahteraan petani. Termasuk tidak mau kompromi pada pejabat yang abai instruksi.
Jakarta (Progres.co.id): TIDAK semata memburu target swasembada pangan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga memberi perhatian besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Agaknya pemerintah berpendapat tidak sempurna swasembada pangan, kalau petaninya masih melarat. Prinsip demikian tercermin dari pernyatan yang disampaikan Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan.
Seperti dikutip dari detik.com, Zulhas sapaan akrab Mentan, menegaskan tak ragu mencopot kepala Bulog di daerah jika masih membeli gabah di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) senilai Rp 6.500/kg.
“Kalau masih ada yang melakukannya (membeli gabah di bawah HPP, red), tanpa ragu akan langsung diganti,” tegas Zulhas, saat memberi sambutan pada Sarasehan Ulama Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Dirinya juga menambahkan, kalau ternyata masih ada pembelian di bawah HPP, Zulhas bersedia mengganti selisih harganya. “Itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Komitmen pemerintah,” imbuhnya.
Untuk diketahui, sebelumnya memang sudah ada ketentuan HPP Rp6.500. Hanya saja, harga tersebut cuma berlaku untuk gabah yang memenuhi persyaratan ketat.
Sejak 24 Januari 2025 lalu, ketentuan rafaksi ditiadakan. Pencabutan standar kualitas itu termaktub dalam Keputusan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
“Jadi aturannya sudah jelas. Kepala-kepala Bulog harus memahami dan menjalankannya,” pesan Zulhas.(*)
